Tim Hukum Merah Putih Prabowo-Gibran beri bantuan hukum gratis bagi warga Tambora

Elshinta.com - Tim Hukum Merah Putih bersama Relawan Merah Putih 02 Prabowo-Gibran menggelar pelayanan konsultasi dan bantuan hukum gratis bagi puluhan warga Tambora, Grogol, Jakarta Barat, pada Jumat (29/12/2023).

Tim Hukum Merah Putih ini merupakan bagian dari JW Movement for Prabowo-Gibran yang diketuai oleh Jenderal TNI (Purn) Wiranto yang pada Selasa (12/12/2023) lalu, posko pemenangannya diresmikan secara langsung oleh Prabowo Subianto.

"Tadi kami telah menerima beberapa keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan kami dari Tim Hukum Merah Putih pendukung Prabowo-Gibran," ujar Ketua Tim Hukum Merah Putih C. Suhadi dalam keterangannya.

Suhadi menerangkan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah konkret dengan upaya mengadvokasi keluhan masyarakat tersebut kepada stakeholder terkait agar permasalahannya segera selesai.

Selain itu, ia juga menilai hal itu bagian dari aspirasi masyarakat yang akan disampaikan kepada Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan kedepan.

"Tim Hukum Merah Putih ini adalah pendukung bagi Prabowo-Gibran sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat ini nanti kita akan sampaikan juga kepada TKN untuk menjadi perhatian, bukan hanya untuk kepentingan Pilpres namun untuk benar-benar dijalankan," urainya.

Ia mengurai, sejumlah permasalahan yang dikonsultasikan masyarakat diantaranya terkait retribusi yang terlalu mahal bagi para pedagang kecil, denda iuran BPJS yang saat ini sudah terlanjur nunggak agar dibebaskan, hingga masalah keperdataan.

Masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang tanaman hias tersebut berharap agar Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta menurunkan kembali jumlah iuran karena terlalu memberatkan.

"Sebelumnya mereka dikenakan retribusi sama Pemda DKI cuma 90 ribu rupiah perbulan, tiba-tiba naik perbulan menjadi 300 ribu rupiah tanpa kompromi kepada masyarakat. Tentunya saya juga meminta kepada Bapak Gubernur DKI pada kesempatan ini tolong diperhatikan masyarakat kecil ini karena juga berkeluh kesah dagangan lagi sepi," ungkap Suhadi.

Begitupun dengan keluhan terkait pembebasan tunggakan denda iuran BPJS akan ditindaklanjuti. Suhadi bahkan berharap BPJS digratiskan karena program ini bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil.

"Jadi saya sangat mengapresiasi langkah-langkah jika seandainya BPJS itu oleh pemerintah yang baru mendapat apresiasi yang kuat untuk bagaimana ini dibebaskan," pungkasnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, ME Sudiono, Sabtu (30/12).